×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hipotesa, Kenapa Papua Mau Merdeka? | Sejarah Singkat Papua

Kenapa Papua Mau Merdeka? | Sejarah Singkat Papua

Baru dua hari saja setelah Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke 74, Indonesia sudah dicekam oleh kerusuhan dan unjuk rasa yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua barat, Manokwari. Lagi-lagi issunya adalah soal Papua. Kejadian ini tidak terjadi secara spontan melainkan merupakan hasil dari serangkaian presekusi dan tindakan penegak hukum yang dinilai represif. Bermula dari unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua di Malang hingga penyerbuan asrama yang dipenuhi dengan mahasiswa asal Papua di Surabaya. Sementara perdebatan penyebab tragedi ini tak kunjung selesai, media serta aktivis nasional dan mancanegara, tak henti menyuarakan kemerdekaan Papua. Bagi mereka, Papua tidak lebih dari wilayah jajahan Indonesia yang diambil secara paksa di tahun 1990-an. Ditambah dengan tuduhan genosida terhadap etnis Papua dan kondisi ekonomi yang terpuruk, kemerdekaan Papua seakan-akan semakin di dukung dunia internasional.

Sayangnya, permasalahan untuk kemerdekaan tidaklah sesederhana itu. Untuk sebuah bangsa mencapai kemerdekaanya, diperlukan legitimasi moral dan legal yang sangat kuat. Jadi sebenarnya, siapakah yang memiliki Papua? Pada tahun 1800-an Papua adalah milik Belanda. Tercatat bahwa terdapat 15 posko pemerintahan Belanda di Papu pada tahun 1942. Meskipun dikuasai oleh Belanda, kegiatan pemerintahan kolonial, dilakukan oleh pegawai non-Belanda yang didatangkan dari daerah lain Indonesia. Kondisi yang terisolasi ini, menyebabkan dua hal. Pertama, Papua tidak terlalu terlibat dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Dan kedua, sentimen anti penjajahan di Papua juga dilampiaskan pada orang Indonesia, meskipun ada segelintir warga Papua yang mendukung Indonesia. Pada tahun 1949, Papua sudah selayaknya jadi milik Indonesia. Belanda, setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan kedaulatan bagi semua wilayah bekas jajahanya berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, atau KMB. Akan tetapi, Papua tidak termasuk wilayah yang disetujui oleh Belanda.

Belanda, kemudian menggunakan argumen ras dan etnis, dengan menyatakan bahwa orang Papua sebenarnya bukan orang Indonesia, karena orang Indonesia, sebagian besar adalah ras Melayu sedangkan orang Papua adalah ras Melanesia. Pemerintahan Indonesia pun menolak pernyataan ini mentah-mentah. Karena, Indonesia tidak didasarkan atas ras atau etnis tertentu, melainkan dengan identitas yang beragam. Kebijakan yang dilakukan Belanda, pada dasarnya adalah kebijakan memecah belah dan merupakan praktik yang sering dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Sebagai contoh, kerajaan Belgia mempertajam perbedaan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda. Dengan mendukung satu suku dan menindas suku yang lain. Inggris memisahkan India dan Pakistan berdasarkan agama Islam dan hindu, dan masih banyak lagi. Hasilnya, orang-orang yang dipecah belah ini, cenderung terlibat dengan konflik satu sama lain. Khawatir akan hal serupa, Indonesia menolak penuh keputusan Belanda dan memilih untuk mengambil paksa Papua dengan operasi Trikora atau tiga komando rakyat.

Yaitu: 1, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; 2, Kibarkan sang merah putih di Irian barat tanah air Indonesia; dan 3, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah operasi Trikora dan referendum tahun 1969 atau yang dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat atau PPRA, rakyat Papua yang waktu itu bernama Irian barat, dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia, meskipun dibantah oleh beberapa pengamat barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainya.

Setelah mengambil alih wilayah Papua, tuduhan akan genosida dan kekerasan terhadap pemerintahan RI, kian meningkat hari demi hari. Dan, ya kekerasan memang terjadi di Papua, namun perlu diingt, bahwa kekerasan ini terjadi oleh berbagai macam faktor. Menurut riset yang dilakukan oleh bank dunia dengan judul violent conflict in Indonesia studies, mengatakan bahwa jumlah korban jiwa karena konflik di provinsi Aceh, Sulawesi tengah, Maluku, Maluku utara Papua dan Papua barat periode 1998 sampai dengan 2008 telah berkurang secara signifikan. Bahkan, studi tersebut menemukan bahwa konflik antar suku main hakim sendiri dan bentuk konflik lainya telah menelan korban yang lebih banyak daripada konflik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Peran pemerintahan Indonesia di wilayah Papua juga dipermasalahkan. Namun, alih-alih sangat mengekang dan merepresi warga Papua, pemerintahan Indonesia justru sangat absen dan sulit mendapatkan akses ke seluruh wilayah di Papua.

Meskipun tanah di Papua sangat kaya akan sumber daya alam, daerah tersebut masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk membangun Papua dengan mengeluarkan dana kurang lebih sebesar 85,7 Rupiah. Presiden Jokowi percaya bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang ada di Papua. Hal yang sama juga sudah diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya seperti di era Soeharto. Pembangunan di Papua, masih belum selesai dan masih banyak yang masih harus dikerjakan seorang pendeta Katolik dan koordinator Jaringan Damai Papua atau JDP bernama Neles Tebay, mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan pembangunan manusia di Papua bila kita tidak mau mereka hanya jadi penonton bagi kemajuan ekonomi di Papua. Bila Papua memang betul milik Indonesia, maka sudah selayaknya mereka diperlakukan seperti warga negara Indonesia, yang layak menerima keadilan sosial.

Siapakah yang memiliki Papua? Dan terlebih penting lagi, apakah kemerdekaan yang kita nikmati juga dirasakan oleh mereka?

Kenapa Papua Mau Merdeka? | Sejarah Singkat Papua Why does Papua want independence? | A Brief History of Papua ¿Por qué Papúa quiere la independencia? | Breve historia de Papúa Pourquoi la Papouasie veut-elle l'indépendance ? | La Papouasie : une brève histoire なぜパプアは独立を望むのか?| パプアの歴史 Почему Папуа хочет независимости? | Краткая история Папуа

Baru dua hari saja setelah Indonesia merayakan Nur zwei Tage nachdem Indonesien die It was only two days after Indonesia celebrated インドネシアが祝杯を挙げたわずか2日後 hari kemerdekaannya yang ke 74, 74. Unabhängigkeitstag, 74th independence day, 第74回独立記念日 Indonesia sudah dicekam oleh kerusuhan dan In Indonesien kam es zu Unruhen und Indonesia is gripped by riots and インドネシアは暴動に見舞われている。 unjuk rasa yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Proteste, die zum Brand des DPRD-Gebäudes führten protests that led to the burning of the DPRD building 民主党ビルの焼失につながった抗議行動 Papua barat, Manokwari. Lagi-lagi in West Papua, Manokwari. 西パプア、マノクワリ。再び issunya adalah soal Papua. Kejadian ini tidak terjadi secara spontan the issue is about Papua. This incident did not happen spontaneously 問題はパプアについてだった。この事件は自然発生的に起こったものではない melainkan merupakan hasil dari serangkaian presekusi This incident did not happen spontaneously, しかし、それは一連の処刑の結果である。 dan tindakan penegak hukum rather it is a result of a series of persecutions および法執行措置 yang dinilai represif. Bermula dari unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua di Malang and law enforcers' actions これは抑圧的と見なされた。マランでのパプア学生同盟のデモから始まった hingga penyerbuan asrama yang dipenuhi dengan mahasiswa asal Papua di Surabaya. Sementara perdebatan penyebab tragedi ini tak kunjung selesai, that are considered repressive. スラバヤのパプア人学生でいっぱいの寮を襲撃した事件である。一方、この悲劇の原因に関する議論は解決していない、 media serta aktivis nasional dan mancanegara, It started with the protest from the Papuan Student Alliance in Malang, メディアや国内外の活動家たち、 tak henti menyuarakan kemerdekaan Papua. Bagi mereka, all the way to the dorm invasion filled with students from Papua in Surabaya 彼らはパプア独立を執拗に求めている。彼らにとっては、 Papua tidak lebih dari wilayah jajahan Indonesia While the debate on the cause of this tragedy continues with no end in sight, パプアはインドネシアの植民地にすぎない yang diambil secara paksa di tahun 1990-an. Ditambah dengan tuduhan genosida terhadap etnis Papua dan the media as well as national and foreign activists パプアニューギニアは1990年代に武力で占領された。パプア民族に対するジェノサイドの告発と相まって kondisi ekonomi yang terpuruk, kemerdekaan Papua seakan-akan didn't stop voicing Papuan independence 経済不況の中、パプアの独立は semakin di dukung dunia internasional. increasingly supported by the international community. 国際社会からの支持はますます高まっている。

Sayangnya, permasalahan untuk kemerdekaan which was taken by force around the 1960s. 残念ながら、独立の問題は tidaklah sesederhana itu. Untuk sebuah bangsa mencapai kemerdekaanya, With the addition of the accusation of genocide on the Papuan ethnicity というのは、それほど単純な話ではない。国家が独立を達成するためには diperlukan legitimasi moral dan legal 道徳的・法的正当性が必要 yang sangat kuat. Jadi sebenarnya, siapakah yang memiliki これは非常に強力だ。では、誰が Papua? Pada tahun 1800-an Papua adalah milik Unfortunately, the issue of independence パプア?1800年代、パプアは次の国に属していた。 Belanda. Tercatat is not that simple. bahwa terdapat 15 posko pemerintahan Belanda di Papu For a nation to achieve independence, pada tahun 1942. Meskipun dikuasai oleh Belanda, kegiatan pemerintahan it needs a very strong moral and legal legitimation. kolonial, dilakukan oleh pegawai non-Belanda yang didatangkan dari daerah lain Indonesia. Kondisi yang terisolasi ini, menyebabkan dua hal. Pertama, Papua tidak terlalu terlibat dalam So who exactly owns Papua? pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Dan kedua, sentimen anti penjajahan di Papua juga dilampiaskan pada orang Indonesia, In the 1800s, Papua was owned by the Dutch. meskipun ada segelintir warga Papua yang mendukung Indonesia. Pada tahun 1949, It was recorded that there were 15 Dutch Papua sudah selayaknya jadi milik Indonesia. Belanda, setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan kedaulatan bagi semua wilayah bekas jajahanya berdasarkan perjanjian Even though Papua was ruled by the Dutch, konferensi meja bundar, atau KMB. Akan tetapi, Papua tidak termasuk wilayah yang disetujui oleh Belanda. or KMB. However, Papua was not included in the territory approved by the Dutch.

Belanda, kemudian menggunakan argumen This isolated condition caused two things. ras dan etnis, dengan menyatakan bahwa orang Papua First, Papua is not too involved in the initial sebenarnya bukan orang Indonesia, karena orang independence movement in Indonesia. Indonesia, sebagian besar adalah ras Melayu And second, sedangkan orang Papua adalah ras Melanesia. Pemerintahan Indonesia pun menolak pernyataan ini the anti-colonialism sentiment in Papua mentah-mentah. Karena, Indonesia tidak didasarkan atas even though there are a few Papuans who supported Indonesia. ras atau etnis tertentu, In 1949, melainkan dengan identitas yang beragam. Kebijakan yang dilakukan Belanda, pada dasarnya it is only right that Papua should belong to Indonesia. adalah kebijakan memecah belah dan merupakan The Dutch agreed to acknowledge Indonesian Independence praktik yang sering dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Sebagai contoh, kerajaan Belgia mempertajam perbedaan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda. Dengan mendukung satu suku dan menindas suku yang lain. or KMB Inggris memisahkan India dan Pakistan berdasarkan agama Islam dan hindu, dan masih banyak lagi. Hasilnya, The Dutch, then used the race and ethnicity argument, orang-orang yang dipecah belah ini, cenderung terlibat dengan konflik satu sama lain. Khawatir akan hal serupa, with conflict with each other. Worried about the same, Indonesia menolak penuh keputusan Belanda Indonesia completely rejects the Dutch decision dan memilih untuk mengambil paksa Papua and chose to forcibly take Papua dengan operasi Trikora atau tiga komando rakyat. The Indonesian government rejected this statement outright

Yaitu: 1, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; Namely: 1, failed the formation of the puppet state of Papua made in the Netherlands; 2, Kibarkan sang merah putih di Irian barat or a certain ethnicity, tanah air Indonesia; but rather, based on a variety of identities. dan 3, bersiaplah untuk mobilisasi umum The policy carried out by the Dutch is basically guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan the divide and conquer policy, tanah air dan bangsa. Setelah operasi Trikora dan referendum tahun 1969 atau yang dikenal sebagai penentuan For example, the Belgian Kingdom sharpened the differences pendapat rakyat atau PPRA, rakyat Papua yang between the Hutus and Tutsis in Rwanda waktu itu bernama Irian barat, dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia, meskipun dibantah oleh joined Indonesia, despite being denied by beberapa pengamat barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta and Hindu, and many more. 81 anggota PBB lainya. The people who were the victims of this policy tend to

Setelah mengambil alih wilayah Papua, tuduhan akan genosida dan kekerasan terhadap be involved in conflict with one another. pemerintahan RI, kian meningkat hari demi hari. Indonesia rejected wholly the Dutch's decision Dan, ya kekerasan memang terjadi di Papua, and chose to take Papua by force namun perlu diingt, bahwa kekerasan ini through the Trikora operation, or Tiga Komando Rakyat terjadi oleh berbagai macam faktor. Menurut riset yang dilakukan oleh bank dunia which is first, dengan judul violent conflict in Indonesia studies, Thwart the establishment of Papua as a puppet country by the Dutch mengatakan bahwa jumlah korban jiwa karena konflik di provinsi Second, put up the Indonesian Flag in Irian Barat, Indonesia as homeland Aceh, Sulawesi tengah, Maluku, Maluku utara Papua dan Papua barat And third, prepare for general mobilisation to defend periode 1998 sampai dengan 2008 telah berkurang secara signifikan. Bahkan, studi tersebut menemukan bahwa konflik antar suku After the Trikora Operation and the 1969 referendum, main hakim sendiri dan bentuk konflik lainya vigilantism and other forms of conflict telah menelan korban yang lebih banyak daripada konflik antara masyarakat has claimed more victims than conflicts between communities dan aparat pemerintah. Peran pemerintahan Indonesia di wilayah Papua juga dipermasalahkan. Namun, alih-alih sangat at issue. However, instead of very mengekang dan merepresi warga Papua, pemerintahan Indonesia justru sangat the results of the referendum was accepted by absen dan sulit mendapatkan absent and hard to get akses ke seluruh wilayah di Papua. as well as the other 81 members of the United Nations.

Meskipun tanah di Papua sangat kaya akan sumber daya alam, After taking over Papua's territory, daerah tersebut masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak hanya tinggal diam. the accusations of genocide and violence towards Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk membangun Papua the Indonesian government increased day by day. dengan mengeluarkan dana kurang lebih sebesar 85,7 And yes, violence did happen in Papua, Rupiah. Presiden Jokowi but it needs to be noted that this violence percaya bahwa pembangunan infrastruktur adalah happen because of various reasons. kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang ada di Papua. Hal yang sama juga sudah diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya Research done by the World Bank, seperti di era Soeharto. titled Violent Conflict in Indonesia Studies, Pembangunan di Papua, masih belum selesai dan masih banyak yang masih harus dikerjakan claimed that the number of victims caused by the conflict seorang pendeta Katolik dan koordinator Jaringan Damai Papua in Aceh, Central Sulawesi, Maluku, North Maluku, atau JDP bernama Neles Tebay, Papua, and West Papua mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan pembangunan said that we must not forget development manusia di Papua bila kita tidak mau mereka hanya jadi penonton humans in Papua if we don't want them to just be spectators bagi kemajuan ekonomi di Papua. Bila Papua memang betul milik Indonesia, maka sudah selayaknya mereka diperlakukan for economic progress in Papua. If Papua really belongs to Indonesia, then they should be treated accordingly seperti warga negara Indonesia, yang layak menerima keadilan sosial. social justice.

Siapakah yang memiliki Papua? Dan terlebih penting lagi, apakah kemerdekaan yang kita nikmati The Indonesian government's role in Papua was also an issue. juga dirasakan oleh mereka? do they feel it too?